Thu. Aug 5th, 2021

NagaBola.net

informasi Berita Bola 24 Jam

DKI Ingin Pelanggar Prokes Berulang Dipidana, Gerindra Tak Setuju

2 min read

Jakarta –

Pemprov DKI menambah sanksi pidana kurungan 3 bulan penjara apabila berulang kali tak bermasker dalam Perda COVID-19. Anggota DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman menilai sanksi tersebut tidak tepat dan tak sesuai dengan dinamika penegakan hukum di tengah pandemi.

“Ancaman hukuman pidana penjara bagi pelanggar prokes dalam raperda COVID-19 DKI Jakarta dan beberapa provinsi lain menurut saya tidak tepat karena tidak sesuai dengan situasi dan dinamika penegakan hukum saat pandemi ini,” kata Habiburokhman, kepada wartawan, Kamis (22/7/2021).

Apalagi menurut Habiburokhman, pengendalian COVID-19 di sana pun sulit saat ini, karena suasana lapas atau rutan saat ini sudah kelebihan kapasitas. Jika diterapkan sanksi pidana bagi pelanggar Perda COVID-19 menurutnya, kapasitas penjara akan semakin penuh.

“Saat ini kita kesulitan mengendalikan penyebaran covid di lapas/rutan yang sejak lama memang sudah sangat over kapasitas, karenanya beberapa waktu lalau ada kebijakan asimilasi dan pembebasan bersyarat kepada para napi demi menekan angka penyebaran covid disana,” ujarnya.

“Selain itu Kepolisin dan Kejaksaan juga menerapkan kebijakan penahanan yang sangat selektif demi mengurangi potensi penyebaran covid. Kalau sekarang dalam Perda diterapkan sanksi pidana, maka akan semakin menambah persoalan antisipasi penyebaran COVID di penjara,” lanjut Habiburokhman.

Selain itu, Habiburokhman menilai pelanggar Perda COVID-19 bukan atas dasar kriminal sehingga tidak tepat dikenakan pidana. Dia menyarankan agar sanksi yang diberikan berupa administrasi atau denda.

“Secara umum pelanggar prokes sangat tidak layak dipidana penjara karena pada dasarnya mereka bukan kriminal atau penjahat yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Sanksi yang ideal bagi pelanggar prokes ya sanksi administrasi atau denda,” ucapnya.

“Kami sarankan daripada memasukkan ancaman pidana penjara, pemerintah provinsi terkait lebih baik memaksimalkan edukasi dan pendekatan persuasive. Harus dibangun kesadaran bahwa kepatuhan terhadap prokes adalah untuk kepentingan kita bersama,” tuturnya.

Baca juga !