Sat. May 8th, 2021

NagaBola.net

informasi Berita Bola 24 Jam

Pimpinan DPRD DKI Bela Anies dari Kritik Blessmiyanda soal Kepgub

2 min read

Jakarta –

Mantan Kepala BPPBJ DKI Jakarta Blessmiyanda menilai pengumuman Keputusan Gubernur (Kepgub) Anies Baswedan terkait pemberian sanksi untuknya tidak jelas. Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik membela Anies dari kritik Blessmiyanda.

“Saya kira kan pasti ada aturannya itu, kan sudah dibawa ke inspektorat ya, inspektorat. Kemudian saya kira itu ada aturannya, enggak mungkinlah Gubernur enggak pakai aturan,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik kepada wartawan, Jumat (30/4/2021).

Taufik sependapat bahwa kasus pelecehan seksual yang melilit Blessmiyanda merupakan ranah inspektorat Pemprov DKI. Namun, untuk lebih jelas bagaimana penanganan kasus tersebut, Taufik menyarankan agar ditanyakan ke pihak inspektorat.

“Yang bukan polisi, itu kan ranahnya inspektorat, kali, pegawai. Saya kira, makanya dicek saja, sesuai prosedur enggak,” ujar Taufik.

Seperti diketahui, Blessmiyanda dipecat Gubernur DKI Anies Baswedan terkait dugaan pelecehan seksual. Kuasa hukum Blessmiyanda, Suriaman Pandjaitan, mengatakan kasus dugaan pelecehan seksual itu bisa dibuktikan apabila dibawa ke ranah pidana.”Kan sudah dicek inspektorat, setahu saya sudah diperiksa inspektorat. Tanya saja inspektorat, lebih baik tanya inspektorat, nanti kita tahu hasilnya,” tambahnya.

Klien saya baru bisa dibuktikan melakukan pelecehan seksual jika perkara ini dibawa ke ranah pidana umum. Namun, klien saya yakin tidak pernah melakukan pelecehan seksual. Segala sesuatu yang selama ini menjadi ramai hanyalah fitnah. Bahkan, dari berita acara pemeriksaan klien saya di inspektorat maupun tim ad hoc, tidak ada pertanyaan yang bersangkut paut dengan tindakan pelecehan seksual seperti yang ada di dalam KUHP,” ujar Suriaman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/4).

Suriaman menyebut keputusan Anies memecat Blessmiyanda dengan tuduhan telah melakukan pelecehan seksual merupakan tindakan yang tidak jelas. Menurutnya, keputusan itu membuat orang lain salah paham.

“Klien saya disebut terbukti melakukan pelecehan seksual setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan keputusan memberi sanksi disiplin berat. Pengumuman keputusan gubernur itu tidak jelas dan membuat banyak pihak salah paham sehingga hal ini harus diluruskan demi nama baik klien saya. Gubernur menjatuhkan sanksi kepada klien saya lewat Kepgub Nomor 499 Tahun 2001 tertanggal 23 April 2021,” katanya.