Tue. Aug 3rd, 2021

NagaBola.net

informasi Berita Bola 24 Jam

Soroti Wacana PPN Sembako, Waket MPR Minta Gali Potensi Pajak SDA

3 min read

Jakarta –

Wakil Ketua MPR Arsul Sani meminta pemerintah untuk membuka semua potensi, atau paling tidak mempertahankan, penerimaan negara dari sektor pajak. Ia menilai salah satu potensi pajak yang perlu didalami untuk digali ialah sektor sumber daya alam (SDA).

Hal ini ia sampaikan menanggapi adanya wacana soal pengenaan PPN Sembako dan Pendidikan. Menurutnya, pemerintah dapat menggali potensi sektor pajak, bukan mengembangkan kebijakan untuk memungut pajak dari sektor konsumsi riil seperti pengenaan PPN untuk sembako.

“Pemerintah seharusnya menjelaskan kepada publik bagaimana meningkatkan atau mempertahankan penerimaan negara dari pajak dan menggali sektor-sektor lain, di luar sektor riil atau yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak, untuk bisa dikenakan pajak,” kata Arsul dalam keterangannya, Kamis (17/6/2021).

Dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Pendapatan Negara dan Keadilan Sosial” yang berlangsung Rabu (16/6), ia menyampaikan bahwa setiap isu yang berkaitan dengan bertambahnya beban kepada masyarakat, seperti penetapan PPN untuk sembako, secara tidak langsung akan dihadapkan dengan Pancasila dan juga UU. Adapun hal yang dimaksud ialah sila kelima Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) serta pasal 33 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945.

“Kita harus lihat aspek keadilan sosial dalam mendapatkan sumber pendapatan negara. Sebab, pemerintah baru saja memberikan keringanan PPnBM terkait otomotif, dan akan jadi kebijakan yang anomali kalau sekarang malah sembako dikenakan PPN,” ujarnya.

Arsul menambahkan, sebaiknya penetapan kebijakan seperti pengenaan PPN untuk sembako perlu melewati kajian secara komprehensif sebelumnya serta harus memiliki logical step. Ia pun mencontohkan pemerintah pernah menetapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), akan tetapi publik tidak mendapatkan informasi dan penjelasan soal evaluasi dan keberhasilan kebijakan tersebut baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

“Sekarang mau diambil lagi kebijakan pengampunan pajak jilid kedua tanpa kejelasan target dan manfaat, serta apakah sudah meningkatkan tax ratio dari pengampunan pajak sebelumnya. Kebijakan ini tidak mengikuti logical step. Dan sekarang ingin mengenakan PPN untuk sembako. Ini yang perlu kita kritisi dari aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Ia mengatakan banyak yang menolak adanya kebijakan pengenaan PPN untuk sembako. Sebab, kebijakan pengenaan pajak di tengah pandemi COVID-19 seperti ini dinilai akan melemahkan daya beli masyarakat dan mengganggu roda perekonomian.

Diketahui, diskusi yang berlangsung di Media Center MPR/DPR, Lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta ini juga menghadirkan anggota MPR Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad serta ekonom INDEF, Dr. Enny Sri Hartati sebagai narasumber.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad mengatakan paradigma untuk menyusun dan menciptakan sumber-sumber penerimaan baru bagi negara harus berprinsip berkeadilan. Ia menyebutkan berdasarkan data terakhir penerimaan dari sektor pajak, ada tiga sektor yang relatif stabil dalam lima tahun terakhir, yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan jasa keuangan.

“Penerimaan pajak dari industri pengolahan rata-rata tumbuh di atas 15%, kemudian perdagangan di atas 20%, dan jasa keuangan tumbuh di atas 10%. Dari data itu dan pengalaman dalam realisasi penerimaan pajak dari tiga sektor itu, maka sektor yang perlu ditingkatkan adalah penerimaan pajak dari sektor jasa keuangan,” jelasnya.

Anggota Komisi IX yang membidangi masalah keuangan ini menambahkan jika pemerintah akan mengenakan PPN untuk sembako, maka Komisi XI akan mempertanyakan saat ekonomi tumbuh positif, sektor riil bergerak, pengangguran terkendali, dan kemiskinan berkurang, dalam PMK No. 116 tahun 2017, tidak ada pengenaan pajak untuk sembako.

“Karena itu kalau mau diatur dalam UU, kita akan lihat kondisi ekonomi sekarang, rasa keadilan masyarakat, dan konsumsi rumah tangga. Maka, tidak sepatutnya pengenaan PPN untuk sembako di tengah ekonomi yang sedang lesu,” ujarnya.

Sementara itu, ekonom INDEF Enny Sri Hartati menilai klausul tentang wacana pengenaan PPN untuk sembako dalam draf RUU KUP akan menimbulkan resistensi publik.”Begitu juga PPN untuk pendidikan. Dalam lima tahun terakhir, penerimaan pajak dari sektor pendidikan tidak pernah di atas 1%. Artinya, tidak signifikan. Pendidikan tidak sepatutnya dijadikan objek baru pajak sebagai sumber penerimaan negara,” tandasnya.

“Pelebaran ke PPN untuk sembako, apalagi jasa pendidikan, pasti akan menguras emosi publik. Kebijakan itu akan menimbulkan resistensi,” ujar Enny.

Enny melihat munculnya wacana pengenaan PPN untuk sembako menunjukkan tidak ada lagi kreativitas dari pemerintah untuk menggali penerimaan negara.

“Terjadi kebangkrutan inisiatif, inovasi, kreativitas dari pemerintah. Mungkin ini disebabkan adanya diskresi pemerintah pada masa pandemi ini (diskresi UU No. 1 Tahun 2020),” katanya.

Baca juga !