Sun. May 22nd, 2022

NagaBola.net

informasi Berita Bola 24 Jam

Vaksinasi Dimulai Pekan Depan, PKB Minta Hoax Vaksin Corona Tak Aman Disetop

2 min read

Jakarta –

Program vaksinasi akan dimulai 13 Januari 2021 nanti. PKB meminta kepada semua pihak untuk tidak menyebarkan berita bohong terkait vaksin Corona.

“Hentikan berita hoax bahwa vaksin tidak aman, efeknya gawat dan merusak organ dan lain-lain. Jika uji klinis dan izin edar sudah keluar dari lembaga yang berwenang berarti sudah aman,” ujar Waketum PKB Jazilul Fawaid lewat pesan singkat, Selasa (5/1/2021).

Pemerintah kini tinggal menunggu hasil uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac keluar. Jika aman, BPOM akan mengeluarkan izin edarnya sehingga vaksinasi dapat berjalan.

“Kita pun patut bangga, Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang divaksin. Kami doakan Presiden dan masyarakat Indonesia segera terbebas dari COVID-19,” tutur Jazilul.

Lebih lanjut, Jazilul mewanti-wanti Kementerian Kesehatan untuk melakukan vaksinasi sesuai data dan tahapan. Selanjutnya ia meminta setiap kepala daerah untuk turun tangan mengawasi proses vaksinasi nanti.

“Kepala daerah berkewajiban juga mengawal kebijakan vaksinasi dari pemerintah pusat, tanpa tergiur menggunakannya untuk panggung politik pencitraaan,” jelasnya.

Diketahui, Menkes Budi Gunadi Sadikin (BGS) memastikan proses vaksinasi perdana virus Corona (COVID-19) digelar hari Rabu depan pada 13 Januari. Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang divaksin.

“Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan (13/1) di Jakarta oleh Bapak Presiden,” ujar BGS dalam keterangan tertulis dari Puspen Kemendagri, Selasa (5/1/2021).

“Kemudian pada saat penyuntikan tenaga kesehatan, tolong kepala daerah, Bapak/Ibu Gubernur, turun untuk membangkitkan confidence ke masyarakat,” ujar BGS.

Penyuntikan vaksin rencananya akan dilakukan perdana pada 13 Januari 2021, diikuti secara serentak di 34 provinsi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap, yang diawali oleh tiga kelompok, yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan key leader kesehatan daerah, serta tokoh agama daerah.

Baca juga !